Bitcoin Bakal Dilarang di AS? Biden Tolak RUU Terbaru 2024, Milenial dan Gen Z Wajib Tahu!

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden berencana untuk melarang undang-undang yang sedang diusulkan oleh H.J. Res. 109, yang dimana akan mengizinkan perusahaan keuangan ternama untuk menjadi penyimpan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Aset digital diprediksi akan menjadi topik pembicaraan utama menjelang pemilihan November 2024. Baik Trump maupun Presiden AS saat ini, Joe Biden, sedang mengembangkan pendekatan terhadap industri ini, dengan regulasi cryptocurrency menjadi titik pertentangan besar di dalam sektor ini.

JUST IN: 🇺🇸 US President Joe Biden Administration says Biden would veto legislation that would allow highly regulated financial firms to custody #Bitcoin and crypto. pic.twitter.com/aXx8aq1m0Z
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 8, 2024

Mengapa Biden Menolak RUU Ini?

Gedung Putih menyatakan penolakan ini karena RUU tersebut dinilai akan mengganggu kerja Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dalam melindungi investor di pasar aset kripto dan menjaga sistem keuangan yang lebih luas.

Apa Arti H.J. Res. 109?

RUU ini bertujuan untuk membatalkan Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 121 milik SEC, yang membatasi lembaga keuangan terkait penyimpanan aset digital, menggunakan Undang-Undang Tinjauan Kongres (CRA).

Dengan membatalkan SAB 121, RUU bipartisan ini akan membuka jalan bagi lembaga keuangan ternama untuk menjadi penyimpan Bitcoin dan aset digital.

Dukungan untuk H.J. Res. 109

Para anggota kongres dari kedua partai besar di Amerika Serikat (AS) justru mendukung RUU ini.

Patrick McHenry, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, berpendapat SAB 121 adalah contoh arogansi regulasi yang merajalela di masa kepemimpinan Gary Gensler di SEC.
French Hill, anggota Kongres lainnya, berpendapat bahwa kewajiban menyimpan cadangan sebagai jaminan aset yang dijaga bukanlah praktik standar jasa keuangan.
Cody Carbone, Kepala Kebijakan di Kamar Dagang Digital, kelompok advokasi yang mendukung Bitcoin, khawatir SAB 121 melarang lembaga penyimpanan terpercaya untuk mengelola aset digital.

#WATCH: Chairman @PatrickMcHenry delivers remarks in support of H.J.Res. 109 to nullify SAB 121:

"This bipartisan resolution is an essential effort to protect consumers and foster innovation in digital asset markets."

Read more 🔗https://t.co/jnIBJFHIPj

📺 Watch 👇 pic.twitter.com/fOxOh8DtWH
— Financial Services GOP (@FinancialCmte) May 8, 2024

Masa Depan RUU H.J. Res. 109

Meskipun ditentang Biden, RUU ini telah disahkan oleh DPR dengan suara 228 banding 182. Artinya, RUU tersebut kini berlanjut ke Senat.

Kesimpulan

Persetujuan atas RUU ini dapat membuat perusahaan keuangan ternama menjadi penyimpan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Namun, Presiden Biden berencana untuk memveto RUU tersebut. Keputusan akhir ada di tangan Senat.